Selasa, 14 Mei 2013

Ujian Nasional SD Dihapus Sesuai PP No. 32/2013



Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) akan segera dihapus. Pemerintah melakukan perombakan di dunia pendidikan dengan menerapkan Kurikulum Baru dan meniadakan UN untuk tingkat SD. Mulai tahun ajaran baru 2013/2014 mulai diterapkan Kurikulum Baru secara bertahap sampai 7 tahun mendatang. Ujian Nasional yang selama ini diterapkan pada jenjang SD dan sederajat (MI/SDLB) akan ditiadakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menyelanggarakan Ujian Nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur nonformal kesetaraan.

Pasal 67 Ayat (1a) PP No. 32/2013 tersebut berbunyi, “Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud, dikecualikan untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat,”. Selanjutnya pada pada Ayat (2a) Pasal 69 PP itu ditegaskan, peserta didik SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat dikecualikan dari ketentuan mengikuti Ujian Nasional.

PP No. 32/2013 yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Mei 2013 ini bahkan secara tegas menghapus ketentuan Pasal 70 Ayat (1,2) PP No. 19/2005, yang di dalamnya disebutkan mengenai materi Ujian Nasional tingkat SD dan sederajat. Sebelumnya mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional SD adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Khusus peserta didik dari SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat, menurut Pasal 72 Ayat (1a) PP ini, dinyatakan peserta didik lulus setelah memenuhi ketentuan pada Ayat (1), yaitu; a. Menyelesaikan seluruh program Pembelajaran; b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran; c. Lulus ujian sekolah/madrasah. Untuk jenjang SD/MI/SDLB tidak ada ketentuan lulus Ujian Nasional.

“Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri,” bunyi Pasal 72 Ayat (2) PP Nomor 32 Tahun 2013 ini. Ketentuan pengecualian Ujian Nasional SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat berlaku sejak tahun ajaran 2013/2014.

Sumber

Reaksi:

1 komentar:

  1. Pada dasarnya kami menyambut baik dan siap melaksanakan sesuai amanah.
    Sebagai pelaku pendidikan di lapangan kami berharap JAUHKAN PENDIDIKAN dari PRAKTEK KOMERSIAL.
    Sarana Prasarana kami harapkan pengadaannya dr pusat spt era 1980-1990 sehingga Pengawasannya lbh mudah jika terjadi penyimpangan dr pelaksanaanya nanti.

    BalasHapus