Gapura Sokansa di antara Monumen Dawet Ayu dan Serulingmas

SD NEGERI 1 SOKANANDI UPT DINDIKPORA KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA.

Selalu Semangat dan Ceria

SD NEGERI 1 SOKANANDI UPT DINDIKPORA KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pembelajaran yang menyenangkan sehingga berprestasi

SD NEGERI 1 SOKANANDI UPT DINDIKPORA KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA.

Group Rebana Sokansa sedang beraksi di tingkat Provinsi Jateng

SD NEGERI 1 SOKANANDI UPT DINDIKPORA KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA.

Kegiatan-Kegiatan di Sekolah

SD NEGERI 1 SOKANANDI UPT DINDIKPORA KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA.

Jumat, 31 Januari 2014

JADWAL UJIAN SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2013/2014

 JADWAL UJIAN SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

UTAMA
NO
HARI/
TANGGAL
WAKTU
MATA PELAJARAN
1
Senin,
19 Mei 2014
08.00  - 10.00
Bahasa Indonesia
2
Selasa,
20 Mei 2014
08.00  - 10.00
Matematika
3
Rabu,
21 mei 2014
08.00  - 10.00
Ilmu Pengetahuan Alam
4
Kamis,
22 Mei 2014
08.00 -09.30
Pendidikan Agama
10.00 - 11.30
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
5
Jumat,
23 Mei 2014
08.00 -10.00
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
6
Sabtu,
24 Mei 2014
08.00 -09.30
Mulok Bahasa Jawa
10.00 - 11.30
Mulok Kabupaten

Kamis, 30 Januari 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN POPDA SD/MI 2014 TINGKAT KECAMATAN BANJARNEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) SD/MI

TINGKAT KECAMATAN BANJARNEGARA TAHUN 2014
 
A.    Latar Belakang
             Olahraga merupakan bagian dari program pembangunan manusia seutuhnya yang harus diselenggarakan secara bertahap, berjenjang dan berkesinambungan mulai dari usia dini hingga dewasa.
                 Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan juga bersama masyarakat demi terciptanya sasaran prestasi yang membanggakan ditingkat regional maupun nasional.
                 Dalam rangka mempersiapkan TIM POPDA SD/MI Kecamatan Banjarnegara pada event POPDA SD/MI tingkat Kabupaten yang akan digelar pada tanggal 18 s/d 22 Maret 2014 dan agar dapat mencapai prestasi yang maksimal, maka perlu dipersiakan secara baik dan terencana, untuk itu petunjuk pelaksanaan ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan POPDA SD/MI ditingkat Kecamatan Banjarnegara.

B.    Dasar
         1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
         2. Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasonal;

C.    Maksud dan Tujuan :
Maksud penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah SD/MI tahun 2014 tingkat kecamatan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi pelajar guna mengembangkan bakat di bidang Olahraga.
Sedangkan tujuannya adalah :
1.    Sebagai evaluasi terhadap pembinaan olahraga pelajar di Sekolah.
2. Sebagai sarana untuk memupuk, memelihara dan menggalang rasa persatuan dan kesatuan dikalangan pelajar se Kabupaten Banjarnegara.
3.  Sebagai ajang penjaringan atlit potensial guna menghadapi kegiatan POPDA SD/MI tingkat Kabupaten Banjarnegara. Baca Selanjutnya

Sabtu, 25 Januari 2014

Peraturan Pakaian Dinas dan Penggunaan Pin Merah Putih Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, untuk mengenakan pakaian dinas lengkap dengan atributnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumat, 17 Januari 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) LOMBA CERDAS CERMAT (LCC) SD TINGKAT KECAMATAN BANJARNEGARA



PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
LOMBA CERDAS CERMAT (LCC)
SEKOLAH DASAR TINGKAT KECAMATAN BANJARNEGARA
TAHUN 2014





BAB I
PENDAHULUAN

      A.      LATAR BELAKANG
                Pendidikan Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia seutuhnya. Pendidikan bagian dari pembentukan budi daya memberi kontribusi besar terhadap pembentukan jati diri yang berakar pada budaya bangsa. Dalam pendidikan terkandung unsur pengetahuan ( knowledge ) , ketrampilan ( skill ), dan sikap ( attitude ) yang terpadu dalam kreatifitas dan kepribadaian siswa. Hal tersebut merupakan tuntutan agar peningkatan mutu dibidang pendidikan harusselalu dibina, antara lain melalui pembinaan kesiswaan, sebagai salah satu wadah untuk mendorong peningkatan motivasi berprestasi peserta didik dibidang akademik.
                Seiiring dengan upaya peningkatan mutu pendidikan , maka Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda dan Olahraga memprogramkan pembinaan kesiswaan kepada peserta didikyang bertujuan agar para siswa mampu tumbuh menjadi insan-insan yang bermutu dan memilkiki daya saing yang meningkat melalui penyelenggaran kompetisi dibidang pengetahuan umum, yang dirumuskan melalui kegiatan Lomba Cerdas Cermat Siswa SD tingkat kabupaten

PETUNJUK TEKNIS LOMBA CALISTUNG 2014 KECAMATAN BANJARNEGARA



PETUNJUK TEKNIS
LOMBA MEMBACA, MENULIS DAN BERHITUNG (CALISTUNG)
SEKOLAH DASAR TINGKAT KECAMATAN BANJARNEGARA
TAHUN 2014

A.    Latar Belakang
Pendidikan Dasar diharapkan dapat memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mempersiapkan dan mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warganegara dan umat manusia serta yang mendasar adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya.
 Dalam upaya mengukur keberhasilan proses pendidikan jenjang tingkat dasar, dan pembuktian proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan guru kelas terutama dalam pembelajaran membaca, menulis dan berhitung yang merupakan kemampuan dasar dan harus dikuasai setiap peserta didik SD/MI, dipandang perlu untuk mengadakan upaya-upaya strategis yang dianggap relevan dan efektif.

Kamis, 16 Januari 2014

Guru SD Wajib Berijazah PGSD Agar Dapat TPP

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewajibkan guru Sekolah Dasar (SD) memiliki ijazah PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) untuk mendapatkan tunjangan profesi pendidik (TPP). Bagi guru SD yang belum mimiliki ijazah PGSD harus segera kuliah lagi.

Guru SD yang berijazah tidak sesuai dengan sertifikat profesinya hanya memberikan TPP selama dua tahun saja. Ketentuan pencairan TPP bagi guru SD itu tertuang dalam Permendikbud 62/2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan untuk Penataan Guru.

Dalam Pasal 5 Permendikbud yang diteken Mendikbud Mohammad Nuh itu disebutkan bahwa guru yang dipindahkan tugas tidak sesuai dengan sertifikat profesinya, hanya berhak mendapatkan TPP selama dua tahun.

Banyak ditemukan di lapangan guru yang tidak berijazah PGSD tetapi berijazah lainnya seperti, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Akuntansi, atau bahasa Indonesia justru aktif mengajar di jenjang SD. Ada juga guru SMP atau SMA yang mengajar di SD untuk memenuhi kuota jam mengajar.

Ada sejumlah alternatif penyelesaian bagi guru yang berijazah non-PGSD tetapi sudah terlanjur mengajar di SD. Para guru SD yang tidak berijazah PGSD itu diharuskan kuliah S1 (sarjana) PGSD atau langsung kuliah S2 (magister) Pendidikan Dasar.

Cara yang paling mudah ditempuh adalah mengambil S1 PGSD karena jumlah kampus yang membuka program tersebut lebih banyak dibandingkan program S2 Pendidikan Dasar. Syarat ini berlaku bagi guru yang masih ingin mengajar di jenjang SD

Kamis, 09 Januari 2014

SASARAN KERJA PNS (SKP) GANTIKAN DP-3 PNS

Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai. Dilingkungan Pegawai Negeri Sipil dikenal dengan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979.
Kenyataan empirik menunjukkan proses penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. DP3-PNS dirasa telah kehilangan arti dan makna substantif, tidak berkait langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. DP3-PNS secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi. Seberapa besar keberhasilan dan atau kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.
Penilaian DP3-PNS, lebih berorientasi pada penilaian kepribadian (personality) dan perilaku (behavior) terfokus pada pembentukan karakter individu dengan menggunakan kriteria behavioral, belum terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas (end result) dan pengembangan pemanfaatan potensi.
Beberapa tinjauan terkait dengan implementasi DP-3 PNS selama ini, proses penilaian lebih bersifat rahasia, sehingga kurang memiliki nilai edukatif, karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan secara terbuka. Selain itu, pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada target goal (kinerja standar/harapan), sehingga proses penilaian cenderung terjadi bias dan bersifat subyektif (terlalu pelit/murah), nilai jalan tengah dengan rata-rata baik untuk menghindari nilai amat baik atau kurang, apabila diyakini untuk promosi dinilai tinggi, bila tidak untuk promosi cenderung mencari alasan untuk menilai sedang atau kurang. Dalam hal Atasan langsung sebagai pejabat penilai, ia hanya sekedar menilai, belum/tidak memberi klarifikasi hasil penilaian dan tidak lanjut penilaian.
Maka, setelah dilakukan proses kajian yang panjang dan mendalam mengenai DP-3 PNS, maka durumuskan metode baru dalam melihat kinerja PNS melalui pendekatan metode SKP (Sasaran Kerja PNS). Melalui metode ini, Penilaian prestasi kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan penilaian perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu SKP dan Perilaku Kerja dengan bobot penilaian unsur SKP sebesar 60 % dan perilaku kerja sebesar 40 %.
Untuk mengawali langkah dalam implementasi penerapan SKP di lingkungan BKN, maka diselenggarakan workshop tata cara penyusunan Sasaran Kerja PNS pada selasa, (20/12) di Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Acara yang diselenggarakan selama dua hari tersebut diikuti oleh para Pejabat Struktural Kanreg I BKN, Pejabat Fungsional, dan perwakilan dari bidang.
( Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno didampingi Deputi BIna Kindang, Deputi Dalpeg, serta Kakanreg saat membuka workshop SKP )
Acara workshop dibuka langsung oleh Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno, Deputi Kindang BKN S. Kuspriyomurdono, Deputi Dalpeg BKN Bambang Chrisnadi, dan Direktur Rekrutmen dan Kinerja Pegawai Purwanto. Agenda penting dalam penyelenggaraan workshop ini adalah untuk menghasilkan output Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil pada seluruh pegawai Kanreg I BKN, untuk selanjutnya dijadikan prototipe pada seluruh Kantor Regional yang ada. Diharapkan pada tahun 2012 nanti BKN telah menggunakan sistem SKP ini dalam penilaian kinerja pegawai.
Penilaian SKP meliputi aspek-aspek: Kuantitas, Kualitas, Waktu, dan/atau Biaya. Sementara Penilaian perlaku kerja meliputi unsur: Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja.
( Contoh blanko isian SKP sebagai pengganti DP3 yang baru )
Selain melakukan Kegiatan Tugas Jabatan yang sudah menjadi tugas dan fungsi, apabila seorang pegawai memiliki tugas tambahan terkait dengan jabatan, maka dapat dinilai dan ditetapkan menjadi tugas tambahan. PNS yang melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan/ pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP.
Selain tugas tambahan, PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas pokok jabatan, hasilnya juga dapat dinilai sebagai bagian dari capaian SKP. (Rdl) SUMBER